Sosialisasi Kebijakan Dana Desa Kuansing di Buka Bupati Sukarmis

RiauCitizen.com, Ekonomi - Bupati H Sukarmis membuka sosialisasi kebijakan pengalokasian, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada desa sebagai garda terdepan dalam pemerintahan.

Sosialisasi yang ditaja oleh Kementrian Keuangan RI bekerjasama dengan Pemkab Kuansing ini dihadiri seluruh kepala desa dan seluruh camat se-Kuansing, yang dilangsungkan di Balai Pertemuan Abdoerrauf Telukkuantan, Jumat (3/7/15) kemarin.

Selain dihadiri Bupati Sukarmis, hadir Menteri Keuangan RI diwakil Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Heru Subiantoro dan Anggota DPR RI, Idris Laena dan sejumlah perwakilan dari Kemendagri dan Kementrian Desa dan Transmigrasi.

Kemudian, hadir pula Sekda H Muharman dan seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Kuansing serta para kepala desa se-Kuansing.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sukarmis mengapresiasi kehadiran dari Dirjen Kementrian Kuaangan, Kemendagri dan Kementrian Desa RI di Kuansing bersama anggota DPR RI asal pemilihan Riau. "Ini yang kita idam-idamkan selama ini," katanya.

Bupati kembali mengingatkan agar para kepala desa serius dan mencatat setiap penyampaian soal kebijakan dana desa ini. Hal ini berguna agar masing-masing kepala desa itu tidak asal kelolah, karena dana ini harus dapat dipertangungjawabkan.

"Kami sudah pernah berikan ADD sekitar Rp60 juta. Denggan dana ini banyak kades dapat permasalahan dalam melaksanakan. Kini, datang lagi dana desa dari APBN. Tolong perhatikan ini agar dana ini tidak salah kelolah," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Heru Subiantoro dalam sambutannya menegaskan, bahwa pemerintah pusat fokus membangun Indonesia pinggir yang dimulai dari desa. 'Dari 9 Triliun yang dianggarkan oleh pemerintah untuk desa, tahun ini menjadi Rp20 triliun," katanya.

Menurutnya, pengalokasian dana desa ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaannya perlu dengan kualitas yang baik dan akuntabilitas. "Dan dituntut adanya perangkat desa yang baik," tegasnya. (dic/rtc)

Masuki Batas Akhir, 333 Jamaah Calon Haji Riau Belum Lunasi BPIH

RiauCitizen.com, Ekonomi - Hingga batas akhir pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahap pertama 30 Juni kemarin, 3.675 jamaah calon haji (JCH) dari 4.008 kuota haji Riau tahun ini, sudah melakukan pelunasan. Sehingga masih ada 333 jamaah yang belum melakukan pelunasan.

Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Informasi Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau M. Aziz.

“Dari 4.008 jemaah haji yang masuk kuota, sebanyak 333 jemaah tidak melakukan pelunasan hingga batas akhir pelunasan,” katanya Jumat (3/7/2015).

Untuk memenuhi kuota 333 jemaah lagi lanjut, Aziz akan dilakukan pelunasan tahap kedua bagi jemaah yang memenuhi beberapa syarat. Jadwal pelunasan tahap kedua dimulai pada tanggal 7-13 Juli mendatang.

“Untuk 333 lagi jemaah itu bisa melunaskan di tahap kedua namun ada syaratnya yaitu jemaah yang gagal melakukan pelunasan karena jaringan atau sistem yang bermasalah sebanyak 1 orang, kemudian jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan tahun 2014 lalu namun tidak jadi berangkat sebanyak 6 orang, lalu jemaah yang sudah haji sebanyak 283 orang dan sisanya lansia serta yang digabung antara orang tua dan anaknya” jelasnya.

Seperti diketahui Kanwil Kemenag Riau telah menerima Perpres terkait besaran BPIH 2015 sudah diterima bersamaan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 28 tahun 2015 mengenai jadwal pelunasan BPIH.

Jadwal pelunasan BPIH tahap pertama berakhir 30 Juni lalu. Di mana untuk Riau BPIH tahun ini sebesar Rp. 33.984.576. (dow/btp)

Proyek Multiyears Pelabuhan Dorak Selatpanjang Dianggarkan Rp.92 Miliar

RiauCitizen.com, Ekonomi - Proyek pembangunan pelabuhan Dorak, Kepulauan Meranti melalui proyek multi-year 2012-2014 menelan dana sekitar Rp. 92 milyar. Proyek ini sampai 2013 sudah terealisasi 40,7 persen dengan dana sebesar Rp. 41,66 milyar. Proyek yang bernilai strategis ini tetap dilanjutkan tahun depan. 

Kabag Humas Pemkab Kepulauan Meranti, Ery Suhairi didampingi Musa Albakri Kabid Pengairan Dinas PU Meranti/PPTK Pelabuhan Dorak, menjelaskan hal itu kepada pers guna meluruskan informasi yang kurang pas terkait proyek dermaga tersebut yang disebut mencapai R. 650 milyar.

“Angka Rp. 650 milyar ini sama sekali tidak benar dan bisa menimbulkan persepsi yang keliru di kalangan masyarakat. Saya perlu pastikan bahwa proyek ini secara rinci hanya dengan anggaran Rp. 92.930.784 000 dan bila ditambahkan dengan CCO (addendum) menjadi sekitar Rp. 102 milyar,” kata Musa Albakri. 

Menurut Musa, proyek pembangunan pelabuhan Dorak dikerjakan oleh PT Gelinding Mas Wahana Nusa yang sebelumnya dinyatakan lolos dalam lelang terbuka. Proyek yang kontrak kerjanya tertanggal 11 Oktober 2012 ini sejak awal dimulai dengan kegiatan pembangunan fasilitas darat berupa ruang tunggu terminal beserta fasilitas-fasilitas lain. 

“Secara riil di lapangan kini sudah dilakukan pekerjaan persiapan (kantor lapangan, pengukuran, block plant, infrastruktur (penahan tanah,material pemasangan sheet pile), pemancangan, pekerjaan tanah (timbunan pasir urug, pemasangan PVD, pembentangan geotektil) dan lain-lain,” sebut Musa. 

Suhairi selanjutnya menjelaskan, proyek pembangunan pelabuhan Dorak yang berlokasi di desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi yang berjarak sekitar 5 km dari dermaga lama di Tanjung Harapan merupakan proyek strategis sebagai pintu gerbang bagi pelayaran di Kabupaten Kepulauan Meranti. Apalagi kondisi pelabuhan Tanjung Harapan sudah tidak memadai lagi dalam menampung kegiatan pelayaran dan arus masuk dan keluar di wilayah ini. 

Keunggulan pelabuhan Dorak, kata Suhairi, terkait letaknya yang agak masuk ke perairan sungai sehingga aman dari gelombang bagi kapal-kapal yang bersandar. Selain itu, adanya pelabuhan telah membuka daerah baru dan cukup berpotensi menarik investasi.(dow/rls)

Diskop UKM Bengkalis Bina PKL Demi Mendorong Ekonomi Kerakyatan

RiauCitizen.com, Ekonomi - Mendorong bergeraknya ekonomi kerakyatan di tingkat bawah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Bengkalis terus melakukan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah ini. 

Pembinaan terhadap PKL tersebut juga sebagai salah satu prioritas kegiatan di Diskop UKM. “Selama ini peran PKL sebagai pelaku UKM masih belum optimal dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Untuk itulah membuat program berkesinambungan agar ke depan PKL ini menjadi salah satu pelaku ekonomi terus bertahan dan berkembang,” ungkap Kepala Diskop UKM Kabupaten Bengkalis Tuah Hasrun Saily, Rabu (1/7/15). 

Dipaparkannya, hingga saat ini pihaknya terus melakukan pendataan terhadap PKL yang tersebar dan terus bertambah. Selanjutnya akan di data serta dibuat program pembinaan maupun subsidi bagi yang membutuhkan modal kerja untuk mengembangkan usaha mereka. 

“Bentuk program pembinaan yang akan dilakukan, tergantung dimana PKL itu berada serta produk yang dijual ke konsumen. PKL itu adalah salah satu pondasi ekonomi kerakyatan yang membutuhkan pembinaan. Mudah-mudahan program pembinaan terhadap PKL dapat berkelanjutan,” harapnya.(dow/rtc)

Pembebasan Lahan masih Jadi Hambatan Pembangunan Komplek Perkantoran Pemko Pekanbaru

RiauCitizen.com, Ekonomi - Pembangunan perkantoran untuk Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tampaknya masih terkendala. Salah satunya pengadaan tanah untuk perkantoran baru pemko Pekanbaru di komplek perkantoran Tenayan Raya.

Seperti yang disampaikan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Pekanbaru, Irma Nofrita kepada, Rabu (01/07/2015). Ia mengatakan tahun lalu saja, masih ada tiga persil tanah yang tak terselesaikan.

"Ada tiga persil yang kita ajukan tahun 2014 lalu, yaitu pengadaan tanah perkantoran, pengadaan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan untuk pertanian," sebutnya.

Mengenai kepastian akan selesai di tahun ini Pemko belum dapat gambaran yang jelas.

"Tahun ini kita melanjutkan, tanah perkantoran dan tanah untuk dinas pertanian itu, yang untuk TPA kita belum tau, karena itu SKPD yang ajukan," terangnya.

Saat disinggung mengenai persoalan ini apakah telah koordinasi dengan pihak provinsi, Irma menyebut pemko rutin melakukan koordinasi. Hanya saja, jawaban dari pemerintah provinsi, belum juga selesai permasalahan itu lantaran RTRW provinsi yang belum jelas.

Sebagai informasi sesuai dengan rencana awal pembangunan komplek perkantoran baru di Tenayan yang sudah dirancang dengan dana tiga tahun anggaran Multiyears. Tahun pertama 2014 Pemko menganggarkan untuk pembebasan lahan seluas 200 hektare.

Tahun kedua pembangunan fisik dengan penggunaan dana 25 persen dari anggaran, hingga tahun 2017 di targetkan keseluruhan pembangunan akan mencapai 100 persen.(dic/btp)