Sat Res Narkoba Polres Kampar Ciduk Kakek Penjual Sabu

RiauCitizen.com, Hukum - Jajaran SatRes Narkoba Polres Kampar yang tergabung dalam Satgas III berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan Narkotika terhadap tersangka HS alias T (51) warga Sialang Desa Salo Kecamatan Salo, Jumat (3/7/15). 

Penangkapan HS tersangka penyalahgunaan narkotika ini berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat kepada pihak Kepolisian. Menindaklanjuti informasi tersebut jajaran Sat Res Narkoba Polres Kampar yang tergabung dalam Satgas III untuk penanggulangan kejahatan narkotika kemudian melakukan penyelidikan ke rumah tersangka. 

Setelah dipastikan keberadaan tersangka kemudian dilakukan penggerebekan dan disaksikan oleh ketua RT setempat selanjutnya dilakukan penggeledahan. 

Petugas akhirnya menemukan barang bukti berupa 2 paket sedang shabu, 1 buah timbangan digital, 1 buah buku catatan bon penjualan shabu dan beberapa peralatan penggunaan shabu serta barang-barang lainnya yang berkaitan dengan kasus ini. 

Kapolres Kampar AKBP Ery Apriyono melalui Kasat Res Narkoba AKP Tapip Usman didampingi Paur Humas Polres Kampar Ipda Deny Yusra kepada riauterkinicom Sabtu (4/7/15) membenarkan kejadian ini. 

"Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Kampar untuk menjalani proses hukum selanjutnya," tuturnya.(dic/rtc)

Acuan Cuti Bersama, Pemko Dumai Keluarkan Surat Edaran Libur Lebaran

RiauCitizen.com, Politik - Pemerintah Kota Dumai mengeluarkan surat edaran tentang hari libur dan cuti bersama bertepatan pada perayaan hari raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Surat edaran itu secara langsung dikelurkan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Dumai. 

"Para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Dumai diminta mematuhi Surat Edaran (SE) Nomor 800/BKD-PK/SE/523 tersebut. Hari libur jatuh pada tanggal 17 dan 18 Juli 2015. Sedangkan cuti bersama jatuh pada tanggal 16, 20 dan 21 Juli 2015," ujarnya Kepala BKD Dumai Sepranef Syamsir, kemarin. 

Dikatakan Sepranef, dengan dikeluarkannya SE tersebut maka ASN Pemerintah Kota Dumai yang akan mudik jangan lupa memperhatikan hari libur dan cuti bersama yang mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri Repbulik Indonesia. 

"Ini acuannya SKB tiga menteri yaitu Menteri Agama Nomor 5 tahun 2014, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3/SKB/Men/V/2014 dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02/SKB/MENPAN/V2014," tambahnya. 

Sedangkan tentang libur dan cuti bersama ini, katanya, sudah diedarkan kepada seluruh Satker di lingkungan Pemko Dumai. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap pimpinan SKPD diminta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur dan cuti bersama di lingkunganya. 

"Jangan sampai ASN dan honorer menambah hari libur. Untuk Satuan Kerja yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, Dinas Perhubungan dan lainnya, pimpinan SKPD agar mengatur pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama," pungkasnya.(dow/rtc)

Bakar Lahan di TNTN, Tiga Pelaku Ditangkap Polres Pelalawan

RiauCitizen.com, Lingkungan - Tiga warga yang diduga menjadi pembakar lahan di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ditangkap aparat Polres Pelalawan. Mereka tertangkap tangan sedang melakukan pembakaran di kawasan konservasi tersebut.

“Ada tiga pelaku pembakaran lahan di TNTN yang ditangkap jajaran Polres Pelalawan kemarin,” tutur Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo kepada wartawan di Pekanbaru, Sabtu (4/7/15). 

Dijelaskan Guntur, pembakaran lahan dilakukan para pelaku di Dusun Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui untuk membuka perkebunan kelapa sawit. 

Ketiga tersangka adalah, inisial TS (60), PS (25) dan HS (34). Mereka semuanya warga di sekitar kawasan TNTN. 

Selain menangkap tiga tersangka, lanjut Guntur, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti pembakaran lahan, seperti sepeda motor dan korek api.(dow/rtc)

OTK Rampok Gaji Anggota Poktan Inhu, Rp 65 Juta Lesap

RiauCitizen.com, Budaya - Sebanyak Rp65 juta gaji anggota Kelompok Tani (Poktan) Koperasi Unit Desa (KUD) Talang Sukajadi, Kecamatan Rakit Kulim dan Kecamatan Kelayang Indragiri Hulu (Inhu), Sabtu (4/7/15) siang dirampok.

Informasi yang diperoleh wartawan dari pihak Kepolisian Daerah (Polda) Riau, peristiwa perampokan itu terjadi di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit PT Mega, Kecamatan Siberida, Inhu.

Peristiwa itu berawal ketika korban, Juda Sanjaya Kataren mengambil gaji Poktan. Sewaktu mau pulang ke Belilas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, tiba tiba dari arah belakang datang 2 pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam langsung memepet korban.

Lalu satu dari pelaku menodong korban senjata berbentuk senjata api (senpi). Pelaku meminta uang yamg korban bawa dengan ransel. Setelah merampas ransel yang berisi uang gaji sebesar Rp65 juta tersebut, kedua perampok yang diduga komplotan Pentol Cs ini langsung melarikan diri. Peristiwa tersebut baru dilaporkan ke pihak kepolisian terdekat tiga jam kemudian.

Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo yang dikonfirmasikan riauterkinicom, membenarkan adanya peristiwa perampokan tersebut. Dikatakan, kini Polres Inhu tengah mengejar para pelaku dan di seluruh jajaran Polsek diminta untuk melakukan razia.

"Kasus itu kini dalam penyelidikan pihak Polres Inhu. Pengejaran terhadap para pelaku kini masih berlangsung," kata Guntur.(dow/rtc)

Sosialisasi Kebijakan Dana Desa Kuansing di Buka Bupati Sukarmis

RiauCitizen.com, Ekonomi - Bupati H Sukarmis membuka sosialisasi kebijakan pengalokasian, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada desa sebagai garda terdepan dalam pemerintahan.

Sosialisasi yang ditaja oleh Kementrian Keuangan RI bekerjasama dengan Pemkab Kuansing ini dihadiri seluruh kepala desa dan seluruh camat se-Kuansing, yang dilangsungkan di Balai Pertemuan Abdoerrauf Telukkuantan, Jumat (3/7/15) kemarin.

Selain dihadiri Bupati Sukarmis, hadir Menteri Keuangan RI diwakil Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Heru Subiantoro dan Anggota DPR RI, Idris Laena dan sejumlah perwakilan dari Kemendagri dan Kementrian Desa dan Transmigrasi.

Kemudian, hadir pula Sekda H Muharman dan seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Kuansing serta para kepala desa se-Kuansing.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sukarmis mengapresiasi kehadiran dari Dirjen Kementrian Kuaangan, Kemendagri dan Kementrian Desa RI di Kuansing bersama anggota DPR RI asal pemilihan Riau. "Ini yang kita idam-idamkan selama ini," katanya.

Bupati kembali mengingatkan agar para kepala desa serius dan mencatat setiap penyampaian soal kebijakan dana desa ini. Hal ini berguna agar masing-masing kepala desa itu tidak asal kelolah, karena dana ini harus dapat dipertangungjawabkan.

"Kami sudah pernah berikan ADD sekitar Rp60 juta. Denggan dana ini banyak kades dapat permasalahan dalam melaksanakan. Kini, datang lagi dana desa dari APBN. Tolong perhatikan ini agar dana ini tidak salah kelolah," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Heru Subiantoro dalam sambutannya menegaskan, bahwa pemerintah pusat fokus membangun Indonesia pinggir yang dimulai dari desa. 'Dari 9 Triliun yang dianggarkan oleh pemerintah untuk desa, tahun ini menjadi Rp20 triliun," katanya.

Menurutnya, pengalokasian dana desa ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaannya perlu dengan kualitas yang baik dan akuntabilitas. "Dan dituntut adanya perangkat desa yang baik," tegasnya. (dic/rtc)

Mendagri Segera Pecat Direktur IPDN dan Praja Terlibat Tindakan Asusila

RiauCitizen.com, Hukum - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan akan memecat atau memindahkan Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Rizka Utama ke IPDN lainnya. Dia menilai, kepemimpinan Rizka gagal.

Demikian dikatakan Mendagri di Gedung Daerah, saat menggelar rapat kerja bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesiapan Pilkada serentak. 

Tidak dirincikan apa persoalan kekecewaan hingga Mendagri terang-terangan mengaku akan memecat atau memindahkan Direktur IPDN tersebut. Namun menteri sempat menyatakan kekecewaannya atas prilaku oknum praja IPDN atas adanya tindakan asusila yang menimpa oknum praja di sana. 

"Saya mau pecat saya pindahkan, itu kewenangan saya. Kalau memang ada pelanggaran, kami tegas ya harus berenti. Diakan nantinya calon PNS," ungkap Mendagri. Selain itu, Mendagri juga menyentil soal ketidaknyamanan para IPDN yang belajar di sana termasuk para dosen, karena jauhnya jarak lokasi dari ibukota Pekanbaru serta sulitnya mendapatkan tempat rekreasi. 

"Bayangkan, kan banyak dosen terbang dari Jakarta. Begitu sampai ke Pekanbaru harus menempuh jarak jauh, sampai ke sana sudah loyo," ungkap Mendagri.(dic/rtc)

Lakukan Verifikasi, Panwaslu Dumai belum Temukan Adanya Permasalahan Calon Independen

RiauCitizen.com, Politik - Proses verifikasi faktual yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Dumai sampai saat ini belum menemukan dukungan masyarakat yang bermasalah terhadap pasangan jalur independen. 

Ketua Panwaslu Kota Dumai Yossi Rinaldi, kepada sejumlah awak media mengatakan karena tidak ada laporan resmi, jadi di anggap belum ada temuan dukungan yang bermasalah dalam verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan perorangan. 

"Belum ada temuan, meski di tengah masyarakat mulai berkembang tanggapan dan bantahan penolakan dukungan terhadap pasangan calon perseorangan Dumai yaitu Amris dan Sakti. Kita akan mersepon apabila dilaporkan secara resmi," ujarnya, Jumat (3/7/15). 

Dijelaskan Yossi, reaksi yang mengemuka di masyarakat tersebut dianggap bukan temuan karena secara resmi belum ada laporan masuk ke pihak Panwas. "Proses verifikasi faktual dukungan masih berjalan dan sejauh ini kami belum ada temuan," ungkapnya. 

Dilanjutkan Yossi, Panwaslu Kota Dumai siap mengawal dan mengawasi proses verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang dilakukan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dumai. Panwas Kecamatan sebanyak 21 orang, resmi memulai pengawasan verifikasi faktual dukungan sejak Rabu 1 Juli lalu usai dilantik 30 Juni 2015 kemarin. 

Sejumlah warga RT 05 Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur kaget saat didatangi petugas verifikasi karena merasa tidak pernah mendukung pasangan calon independen Amris-Sakti dan keberatan ketika mengetahui KTP dan tanda tangan ada dalam berkas dukungan. 

Ketua RT 05 Kelurahan Buluh Kasap Maswardi menyebutkan, warga di kawasan itu awalnya mengumpulkan KTP karena diberi harapan menerima hadiah menarik, bukan untuk mendukung calon walikota. 

"Banyak warga kami yang tidak bersedia memberi dukungan kepada pasangan calon independen tersebut karena mereka sama sekali tidak diberitahu soal mendukung dalam pilkada nanti," jelasnya.(dow/rtc)

H - 9 Idul Fitri, Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Bebas Kemacetan Panjang

RiauCitizen.com, Budaya - Kabar gembira tampak menaungi ratusan bahkan ribuan pengguna kendaraan bermotor yang melintasi Jalan lintas Duri-Pekanbaru. H-9 jelang Idul Fitri, dua titik kemacetan panjang di Kilometer 99 Sam-sam dan Kilometer 112 Semunai di Kecamatan Pinggir, Bengkalis bakal dapat dilintasi pada dua jalurnya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Satuan lalu lintas Polres Bengkalis AKP Alex Sandi Siregar melalui Koordinator Traffigh Accident Centre (TAC) Balai Raja, Bripka Eki Risman melalui sambungan telepon genggamnya, Jum'at (3/7/15)

"Menurut laporan pengawas lapangan pengerjaan proyek rigid beton di dua titik itu, paling lambat H-9 Idul Fitri, dua jalur di jalan lintas Pekanbaru - Duri itu sudah dapat dilalui," terangnya.

Dikatakan Eki, jika dua jalur rigid beton itu sudah dapat dilalui, dipastikan kemacetan panjang tidak akan ada lagi hingga arus lalu lintas dipastikan lancar." Yang pastinya, hanya tinggal pengendara saja yang harus berhati-hati melintas," pesannya.(dic/rtc)

Mudahkan Jurnalis, KPU Rohul Sediakan Media Center Pilkada

RiauCitizen.com, Politik - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sediakan Media Center di kantornya di Pasirpangaraian. Fasilitas ini untuk memudahkan media mendapatkan informasi seputar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015.

"Ini baru penyempurnaan. Akan disediakan kelengkapan di Media Center nanti," kata Sri Wahyudi, Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia KPU Rohul, Jumat (3/7/15).

Menurut Yudi, Media Center di KPU Rohul terbuka untuk umum. Disini, KPU akan sediakan semua informasi yang diperlukan awak media dan kalangan umum, termasuk peta wilayah, dan titik-titik tempat pemungutan suara atau TPS.

Fahrizal menjelaskan usai Lebaran nanti, sarana pendukung di Media Center baru akan dilengkapi, seperti komputer, printer, televisi, dan kebutuhan lainnya.

Ketua KPU Rohul Fahrizal menambahkan, meski terbuka untuk umum, namun KPU hanya sediakan data yang bisa diketahui kalangan umum. Sebab, ada data yang tidak boleh diekspos oleh Komisioner. (dow/rtc)

Dewan Dukung Imbauan KPK agar Pejabat Dilarang Terima Parsel

RiauCitizen.com, Budaya - Wakil rakyat di DPRD Riau mendukung penuh himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait larangan pejabat menerima parsel saat lebaran, yang pelaksanaannya tinggal beberapa hari lagi. 

“Kita sepakat himbuan yang dikeluarkan KPK terkait larangan pejabat menerima parsel. Kita siap kooperatif untuk itu,” kata Ade Agus Hartanto, Anggota Komisi E DPRD Riau kepada wartawan, Jum'at (03/07/15). 

Kendati demikian, sekretaris DPW PKB Riau ini menerangkan, perlu penjelasan secara detail tentang kriteria parsel tersebut. ‎Termasuk, batasan-batasan parsel yang diberikan pemberi kepada pejabat. 

“Memberi dan penerima memang saat ini sedang menjadi sorotan dari KPK, apalagi menerima parsel dari kolega bisnis. Yang menjadi rancu nantinya, ke mana tempat pengembalian parsel apabila pejabat terlanjur menerimanya,” ungkap anggota dewan dari daerah pemilihan Inhu-Kuansing ini. 

Hal senada juga dikatakan Aherson, Ketua Komisi C DPRD Riau.‎ Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau ini pun sepakat, perlu penjelasan detail tentang parsel ini. Apalagi sebutnya, parsel ini banyak disamakan dengan istilah hadiah. 

“‎Perlu penjelasan lebih mendalam, mesti ada pilihan-pilihan mana yang boleh dan yang tidak boleh. Pembatasan hukum perlu dijelaskan, grativikasi itu tidak ada bedanya dengan hadiah,” tutup politisi Kuansing ini. 

Sebagaimana yang diketahui, KPK telah mengeluarkan surat himbauan terhadap larangan pejabat menerima parsel saat lebaran. Menurut KPK, pemberian parsel bisa dimasukkan sebagai kategori gratifikasi.(dic/rtc)

Ikut Sumbang Bencana Asap, RAPP Harus Jalankan PP 71

RiauCitizen.com, Lingkungan - Banyaknya jumlah titik hotspot yang terpantau di kawasan konsesi PT Riau Andlan Palp and Paper (RAPP), lagi-lagi menjadi bukti bahwa perusahaan itu ikut menyumbang bencana kabut asap d Riau.

Direktur Eksekutif Scaleup Hari Octavian mengatakan, satu-satunya cara untuk menghentikan kasus kebakaran di area perusahaan itu, yakni PT RAPP harus patuh pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2014.

"Jadi idealnya kadar air itu memang 0,4 meter. Tak ada cerita tanaman tak bisa tumbuh. Dengan kadar air segitu," katanya, Kamis (02/07/2015).

Menurut Hari, bukan kondisi tanah yang harus menyesuaikan dengan tanaman apa yang akan ditanam di kawasan gambut. Tapi perusahaan harus lebih kreatif untuk memilih tananamn apa yang cocok dengan kadar air tersebut.

"Kalau tidak efeknya akan terjadi terus kebakaran hutan di Riau. Pemerintah membuat peraturan itu tentu sudah melewati beberapa kajian. Gambut punya sifat kapiler seperti sumbu kompor.  Kami menyakini bahwa menjalankan PP 71 itu akan menghentikan kebakaran hutan. RAPP harusnya menerapkan peraturan itu," ujarnya

Sebelumnya, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengindikasi bahwa kebakaran hutan dan lahan di Riau banyak terdapat di sekitar Perusahan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)

Dalam situs resmi yang dikeluarkan jikalahari.or.id, menjelaskan terdapat hotspot yang tersebar di area Konsesi HTI dan HGU juga kawasan PT. RAPP yakni sebanyak 4 hotspot. Diantaranya  PT. Rimba Rokan Lestari 1 hotspot, PT. Satria Perkasa Agung 3 hotspot, PT. Sekato Pratama Makmur 1 hotspot, PT. Seraya Sumber Lestari 1 hotspot.

Sedangkan di Konsesi HGU tidak terdapat hotspot. Di kawasan konservasi tepatnya di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) terdapat 1 hotspot.

Jikalahari melakukan pemantauan hotspot atau titik panas khusus di areal hutan gambut terutama di kawasan hutan produksi tetap yang ditanami akasia untuk pulp and paper atau khusus di areal konsesi perusahaan.

Hal ini dilakukan untuk mengontrol kepatuhan perusahaan yang menerapkan nol karhutla di dalam konsesi perusahaan.

Saat dikonfirmasi, Corporate Comunications Manager PT RAPP Djarot Handoko dan Direktur PT RAPP mengatakan, bahwa sejauh ini, pihaknya justru melakukan pemadaman api di luar area konsesi RAPP

"Seperti yang kami lakukan di Pulau Padang, Rohil, dan beberapa area lainnya," katanya kepada awak media, Kamis (02/07/2015).

Dia menyebutkan tindakan itu dilakukan, sebagai bentuk antisipasi agar api tidak merambat masuk dalam kawasan perusahaan.

"Karena area tersebut berada dalam jarak kurang dari 5 kilometer dari area konsesi kami, guna menghindari hal terburuk yang mungkin timbul dari kejadian ini," ujarnya.(dow/btp)

Masuki Batas Akhir, 333 Jamaah Calon Haji Riau Belum Lunasi BPIH

RiauCitizen.com, Ekonomi - Hingga batas akhir pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahap pertama 30 Juni kemarin, 3.675 jamaah calon haji (JCH) dari 4.008 kuota haji Riau tahun ini, sudah melakukan pelunasan. Sehingga masih ada 333 jamaah yang belum melakukan pelunasan.

Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Informasi Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau M. Aziz.

“Dari 4.008 jemaah haji yang masuk kuota, sebanyak 333 jemaah tidak melakukan pelunasan hingga batas akhir pelunasan,” katanya Jumat (3/7/2015).

Untuk memenuhi kuota 333 jemaah lagi lanjut, Aziz akan dilakukan pelunasan tahap kedua bagi jemaah yang memenuhi beberapa syarat. Jadwal pelunasan tahap kedua dimulai pada tanggal 7-13 Juli mendatang.

“Untuk 333 lagi jemaah itu bisa melunaskan di tahap kedua namun ada syaratnya yaitu jemaah yang gagal melakukan pelunasan karena jaringan atau sistem yang bermasalah sebanyak 1 orang, kemudian jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan tahun 2014 lalu namun tidak jadi berangkat sebanyak 6 orang, lalu jemaah yang sudah haji sebanyak 283 orang dan sisanya lansia serta yang digabung antara orang tua dan anaknya” jelasnya.

Seperti diketahui Kanwil Kemenag Riau telah menerima Perpres terkait besaran BPIH 2015 sudah diterima bersamaan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 28 tahun 2015 mengenai jadwal pelunasan BPIH.

Jadwal pelunasan BPIH tahap pertama berakhir 30 Juni lalu. Di mana untuk Riau BPIH tahun ini sebesar Rp. 33.984.576. (dow/btp)

5 Komplotan Spesialis Bongkar Rumah Berhasil Dibekuk Polres Kampar

RiauCitizen.com, Hukum - Jajaran Polres Kampar berhasil menangkap 5 pelaku pencurian spesialis pembongkaran rumah, Selasa (30/6/15). Kawanan pencuri dengan modus operandi pembongkaran rumah ini ditangkap setelah melakukan aksinya di dua lokasi di wilayah hukum Polsek Tapung Hulu.

TKP pertama di desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu di rumah korbannya Muhammad Suja'i. Di rumah ini pelaku beraksi 3 orang yaitu MS (18), AS (21) dan JS (19), ketiganya warga Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu. 

Barang bukti yang berhasil disita petugas dari hasil kejahatannya disini berupa 3 celengan motif ayam, 4 gelang dan 1 senapan angin. 

TKP kedua di Desa Sukaramai adalah rumah Jaya Purwono. Dua tersangka sebelumnya AS dan JS kembali beraksi dengan mengajak rekannya yang lain HM (19) dan MT (18) juga warga Desa Sukaramai. 

Untuk TKP kedua ini petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor Suzuki Satria FU dari tangan tersangka. 

Kapolres Kampar AKBP Ery Apriyono melalui Kapolsek Tapung Hulu AKP M.Nurman didampingi Paur Humas Polres Kampar Ipda Deny Yusra kepada wartawan, Kamis (2/7/15) menyatakan bahwa para tersangka ini merupakan pencuri spelialis pembongkaran rumah, mereka berhasil ditangkap setelah dilakukan penyelidikan dan informasi yang diberikan masyarakat. 

"Saat ini kelima tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Tapung Hulu untuk proses penyidikan lebih lanjut," tuturnya.(dic/rtc)

Tidak Lunasi BPIH, 22 JCH Rohul Gagal Berangkat

RiauCitizen.com, Budaya - Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) belum tahu persis jumlah Jemaah Calon Haji (JCH) yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini, setelah 22 JCH dinyatakan gagal berangkat.

Sampai batas waktu pelunasan BPIH 30 Juni 2015, 22 JCH dari 233 JCH asal Kabupaten Rohul dinyatakan gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini karena tidak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Namun, sekitar 211 JCH Rohul dipastikan berangkat karena telah melunasi BPIH.

Dampak 22 JCH Rohul yang sudah masuk dalam nomor antrean gagal berangkat, dan otomatis kuota haji di Rohul menurun. Diperkirakan, 11 kuota cadangan akan diberangkatkan ke Tanah Suci.

"Untuk penggantinya, kami masih menunggu kebijakan dari Menteri Agama," kata Kepala Kantor Kemenag Rohul Ahmad Supardi kepada riauterkini.com, Kamis (2/7/15).

Ahmad Supardi mengungkapkan dari 22 JCH Rohul yang gagal berangkat, ada JCH yang sudah empat dan lima tahun sengaja tidak melunasi BPIH. Alasannya, ada yang sengaja menunggu agar bisa berangkat bersama istrinya.

"Yang seperti ini merusak sistem nomor antre. Dari itu Menteri Agama harus buat kebijakan," saran dia.

Ia menambahkan, meski 22 JCH gagal berangkat, ada 20 JCH Rohul yang sudah pernah berhaji akan melakukan pelunasan BPIH tahap kedua pada 7 Juli hingga 15 Juli 2015 akan datang.

Biaya Domestik Disepakati Rp 4 Juta 

Terlepas itu, untuk biaya haji domestik sudah disepakati Rp 4 juta per JCH. Besaran itu sesuai hasil rapat sepekan lalu, namun SK Bupati Rohul belum turun.

"Kekurangannya akan ditanggulangi oleh Pemkab Rokan Hulu. Namun kita belum tau persis, karena SK Bupati belum turun," ujarnya.

JCH Rohul dikenakan biaya domestik karena akan diberangkatkan dari Bandara Tuanku Tambusai Pasirpangaraian ke embarkasi Batam melalui Bandara Hang Nadim, menggunakan pesawat carteran. Namun, sampai hari ini belum ditentukan maskapai penerbangan yang akan ditunjuk.(dic/rtc)

Ambil Sampel Takjil, Diskes Dumai Temukan Boraks

RiauCitizen.com, Kesehatan - Hasil pemeriksaan laboraturium jajanan pasar Ramadhan yang diambil dari beberapa hari diambil sampelnya oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai menemukan kandungan berbahaya seperti boraks dan rodamin B. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai Paisal, mengatakan zat berbahaya tersebut ditemukan pada mie basah atau mie kuning, cincau dan buah delima. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh pedagang untuk berlaku curang dalam menjajakan makanannya. 

"Hasil pemeriksaan di laboratorium mie kuning dan cincau positif mengandung boraks dan delima mengandung Rodamin B. Ini sangat berbahaya jika dikonsumsi manusia. Apalagi bertepatan dengan bulan puasa seperti ini," kata Paisal, kepada sejumlah awak media, Kamis (2/7/15). 

Ditambahkan Paisal, pengambilan sampel jajanan di pasar ramadhan itu dilakukan sejak 21 Juni 2015 lalu. Tim Diskes Dumai telah melakukan pengambilan sampel terhadap makanan dan minuman yang dijajakan di pasar-pasar ramadhan. 

"Sampel kita ambil di sepuluh titik pasar ramadhan, mulai dari Pasar Sudirman, Jaya Mukti, Sukajadi, Anggur, Pulau Payung, Simpang Dock Yard, Marlan Jaya, Kelapa, Bagan Besar dan Pasar Ramadhan Janur Kuning, dan hasilnya ditemukan kandung berbahaya," tambahnya. 

Setelah mengambil sampel, kata dia, Tim Diskes Dumai langsung melakukan pemeriksaan sampel di Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Dumai. Hasilnya, sampel dari Pasar Ramadhan Sudirman dan Anggur, Pulau Payung positif mengandung boraks itu dari makanan jenis mie. 

Sedangkan buah delima yang diambil dari pasar Pulau Payung juga ditemukan mengandung boraks dan rodamin B, begitu juga cincau setelah diperiksa dilaboratorium hasilnya positif mengadnung boraks dan mie pecal dari Marlan jaya juga positif mengandung boraks. 

"Makanan yang mengandung Borax rata-rata terbuat dari mie kuning. Kami imbau kepada seluruh konsumen untuk berhati-hati membeli makanan sebagai tambahan menu berbuka puasa di Pasar Ramadhan. Jadilah konsumen yang pintar setiap membeli makanan," pungkasnya.(dic/rtc)

Tahun Ini Dibangun 50 Canal Blocking di Bukitbatu, Bengkalis Antisipasi Karhutla

RiauCitizen.com, Lingkungan - Mengantisipasi dan meminimalisir musibah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kecamatan Bukitbatu, Kabupaten Bengkalis, tahun ini akan dibangun 50 sekat kanal atau canal blocking oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI di daerah tersebut. 

Kepastian mengenai pembuatan 50 penyekat kanal di kawasan rawan Karhutla ini, terungkap pada rapat pertemuan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dengan Staf Ahli Kementerian LH Dr Hani, di lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (2/7/15). 

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bengkalis Suayatno, pihak kementerian memaparkan rencananya yang ditargetkan selesaikan pada September tahun ini. 

Rapat pertemuan antara Kementerian LH dan Pemkab Bengkalis, dihadiri Asisten I Setda Bengkalis Amir Faisal, Kepala Perkebunan dan Kehutanan Herman, Kepala BLH Bengkalis Arman AA, Kepala Pertanian dan Peternakan, Ariyanto dan sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Sebelumnya pihak tim Kementerian LH melakukan survei di lapangan, untuk menentukan titik-titik yang bakal dibuat sekat kanal. Di antaranya, kawasan yang menjadi perhatian serius berada di Desa Tanjung Leban, Buruk Bakul dan Kampung Jawa dan sejumlah titik yang selama ini rawan kebakaran hutan dan lahan. 

Seperti diungkapkan Dr Hani, berdasarkan hasil survei di lapangan, di kawasan itu sebagian besar memiliki kanal, namun kondisinya kering, sehingga sangat rentan kebakaran. Jadi untuk mengembalikan agar kondisi lahan gambut di kawasan itu tetap basah, maka solusi paling tepat melalui pembuatan sekat kanal. 

Karena dengan pembuatan sekat kanal ini, otomatis akan menahan laju air, sehingga mampu menaikan permukaan air. Di kawasan yang telah disurvei berdekatan dengan kanal milik perusahaan perkebunan, yang selama ini dilakukan penyekatan, sehingga kondisi air di kanal milik perusahaan tetap ada walau dalam kondisi musim panas.

“Untuk mengantisipasi musibah kebakaran hutan dan lahan, kita harus mengambalikan sifat gambut, dimana sifat gambut itu, harus tetap basah. Salah satu caranya, dengan pembautan sekat kanal, agar air dalam kanal tetap tertahan,” ujar Dr Hani. 

Wakil Bupati Bengkalis Suayatno, menyambut baik langkah pembuatan sekat kanal oleh Kementerian LH dalam rangka mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Mengingat musibah kebakaran hutan dan lahan, semacam menjadi fenomena tahunan yang terus melanda Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis. 

Untuk menanggulangi karhutla, Pemkab Bengkalis terus melakukan berbagai upaya konkrit di lapangan. Misalnya, gencar melakukan sosialisasi di masyarakat, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian mempersiapkan tenaga pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dari tingkat desa hingga kabupaten, seperti memperkuat tim menggala agni. 

Sementara itu, mengenai himbauan pembuatan sekat kanal, sebenarnya sudah jauh-jauh hari dilakukan oleh Pemkab Bengkalis. Bahkan jauh sebelum ini, sejak tahun 2005, Pemkab Bengkalis telah menghimbau masyarakat untuk melakukan metode sekat kanal. 

“Metode ini sudah kami sampaikan kepada masyarakat sejak tahun 2005 lalu,” ungkap Arman Kepala BLH Bengkalis.

Pembahasan APBD P, Pemkab Kampar Berikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi

RiauCitizen.com, Politik - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar gelar Rapat Paripurna tentang Jawaban Pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kampar terhadap perubahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 Kamis (2/7/15). 

Asisten III Setda Kampar Nurahmi menjelaskan Pandangan Umum Pemda Kampar terhadap pandangan berbagai fraksi diantaranya Fraksi Golkar untuk peningkatan PAD, fraksi Demokrat untuk mewujudkan program prioritas daerah termasuk sector kesehatan dan pendidikan, dari fraksi Gerindra masalah BUMD dan bantuan pendidikan. 

Ditambah lagi dari fraksi PAN soal pengelolaan pendapatan Daerah, pegawai honorer puskesmas 24 jam, ditambah dari Hanura soal PAD dan Retribusi, dari PDI P yang menitik beratkan soal tambahan anggaran di Dinas dan dari fraksi PPP dan PKS berkaitan kenaikan anggaran dinas kesehatan, fraksi Nasdem menyangkut pembangunan infrastruktur. 

Dijelaskan Nurahmi, Pemda berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan program dan kegiatan sesuai jadwal dan peraturan, berusaha untuk mewujudkan pembangunan program prioritas daerah khususnya untuk mewujudkan tiga “zero” pembangunan serta untuk mewujudkan Program RTMPE termasuk sektor kesehatan dan pendidikan akan jadi prioritas pembangunan, terang Nurahmi. 

Disamping itu terhadap perizinan melalui peningkatan pengawasan terhadap objek perizinan bangunan perumahan, masalah BUMD Nurahmi menjelaskan, Pemda Kampar telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan kapasitas dan produktifitas BUMD. 

Diantaranya dengan penguatan struktur permodalan dengan penambahan penyertaan modal antara lain pada PD.BPR Sarimadu, PD.Kampar aneka karya dan PDAM Tirta Kampar, walaupun sejauh ini masih belum berdampak signifikan karenanya disamping itu Pemda juga melaksanakan pembinaan dan avaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD, untuk ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. 

Sehubungan alokasi dan distribusi bantuan pendidikan kepada mahasiswa berprestasi maupun kurang mampu, sudah dianggarkan melalui APBD tahun 2015 untuk beasiswa bagi yang kurang mampu maupun yang berprestasi. 

Terhadap mengelolaan pendapatan daerah, Pemda tetap berpedoman pada UU No.28 tahun 2009 dan untuk meningkatkan PAD memang diperlukan SDM yang handal sehingga mampu mengoptimalkan pendapatan, begitu halnya terhadap pegawai honorer puskesmas 24 jam akan dicarikan solusi dengan meningkatkan konsultasi pada pihak terkait seperti BPKP dan BPK agar sesuai aturan berlaku. 

Mengakhiri tanggapannya Nurahmi mengucapkan terima pada dewan yang telah menyampaikan tanggapan baik dalam bentuk pertanyaan, saran dan pendapat serta informasi membangun demi kesempurnaan RAPBD P T.A 2015. 

"Terhadap beberapa penjelasan yang masih kurang dapat di bahas lebih lanjut pada pembahasan di komisi dan Banggar di hari selanjutnya,"ucap Nurahmi.(dic/rtc)

Kadisdik Inhil : Tak ada Uang Administrasi Pengambilan SK

RiauCitizen.com, Pendidikan - Seluruh guru dan pengawas sekolah (PS) tidak melayani adanya oknum yang meminta uang saat pengurusan administrasi, khususnya SK pembayaran sertifikasi. 

Himbauan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inhil, Helmi D, ditegaskan jangan dilayani oknum seperti ini yang mengambil keuntungan dalam hal yang berkaitan dengan tugasnya. 

"Saya menghimbau seluruh guru dan pengawas sekolah agar tidak melayani oknum di Disdik yang meminta uang saat pengurusan administrasi, khususnya saat pengambilan SK pembayaran uang sertifikasi," ungkap Kadisdik Helmi D seperti disampaikan melalui awak media, Kamis (2/7/15). 

Beliau meminta pihak guru dan pengawas sekolah yang mengetahui adanya pungutan yang dilakukan oknum di Disdik Inhil ini, untuk melaporkan langsung kepadanya dengan membawa bukti adanya pungutan tersebut. 

"Kalau terbukti ada oknum yang melakukan pungutan tersebut, saya akan ambil tindakan tegas. Oknum seperti ini tidak boleh dibiarkan," katanya.(dow/rtc)

Jelang Pilkada Pelalawan 5 Calon Berebut Dampingi Zukri Misran

RiauCitizen.com, Politik - Lima calon pendamping wakil bupati untuk Pilkada Pelalawan 2015 bakal bertarung kuat mendampingi Zukri Misran di Pilkada. Kelimanya, antara lain Husni Tamrin, Nazzarudin Arnazh, Abdul Anas Badrun, Tengku Edi Sably dan Kasyiadi.

"Insya Allah, besok hasilnya, sudah keluar. Saat ini, masih dibahas oleh tim Survei independent," terang Zukri Misran, bakal calon bupati Pelalawan kepada wartawan, Kamis (2/6/15).

Meskipun, dukungan dari DPP PDI Perjuangan baru keluar pekan depan namun Zukri opitimis bakal diusung oleh partai berlambang moncong putih ini. "Sejauh ini, masih kita itu dan saya optimis bakal di usung oleh DPP," beber Zukri.

Anggota DPRD Provinsi ini mengakui, bahwa pihak DPP PDI Perjuangan, bakal mengumumkan hasil yang diusung untuk Pilkada Pelalawan pekan depan. Pengumuman DPP itu adalah satu paket. "Betul informasinya, pekan depan DPP PDI Perjuangan mengumumkan, hasil yang bakal diputuskan untuk Pilkada Pelalawan. Dan hasilnya satu paket yakni calon bupati dan wabupnya," tambah Zukri.

Sejauh ini, kata Zukri dukungan kian mengalir mengusung dia maju pada Pilkada Pelalawan. "Setakad ini, dukungan kian mengalir. Dukungan ini, semakin memompah semangat saya maju untuk Pilkada Pelalawan," tandasnya.(dow/rtc)

KPU Mencatat 400.191 Potensi Pemilih akan Berpartisipasi di Pilkada Rohul

RiauCitizen.com, Politik - Hasil sinkronisasi data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), potensi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rokan Hulu (Rohul) 9 Desember 2015 akan datang sekitar 400.191 pemilih.

Sesuai catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rohul, jumlah pemilih Pilkada Rohul 2015 lebih besar dari jumlah pemilih di Pemilihan Presiden 2014 lalu 351.090 pemilih.

Sedangkan potensi pemilih pemula di Pilkada tahun ini sekitar 12.162 pemilih, dan potensi pemilih lanjut usia berusia di atas 90 tahun sekitar 592 pemilih.

"Ini masih hasil sinkronisasi DP4, saat ini masih tahap print out. Karena akan ada tahapan pembentukan PPDP, dan Bimtek (Bimbingan Teknis)," kata Ketua KPU Rohul Fahrizal ST,MT didampingi tiga Komisioner lainnya, Kamis (2/7/15).

Fahrizal menjelaskan 15 Juli 2015, KPU Rohul melibatkan Panitia Pemilihan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai melakukan pemutakhiran data di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Namun, sebelum itu, PPS di 145 desa tersebar di 16 kecamatan harus membentuk Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih (PPDP) di 963 TPS.

Sesuai jadwal KPU RI, pemuktahiran data pemilih dimulai 13 Agustus sampai 19 Agustus 2015. Kemudian, 1-2 September 2015, Daftar Pemilih Sementara bisa diketahui setelah ada pleno PPK. Dan pada 1 Oktober 2015, diperkirakan baru diketahui Daftar Pemilih Tetap Pilkada Rohul.

Terlepas itu, Fahrizal mengungkapkan jumlah TPS di Rohul mencapai 963 TPS karena banyaknya areal perkebunan. Dalam memudahkan dan meningkatnya partisipasi pemilih, maka TPS diperbanyak di areal perkebunan, karena jarak antara satu blok dengan blok lain cukup jauh.(dic/rtc)