Ambil Sampel Takjil, Diskes Dumai Temukan Boraks

RiauCitizen.com, Kesehatan - Hasil pemeriksaan laboraturium jajanan pasar Ramadhan yang diambil dari beberapa hari diambil sampelnya oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai menemukan kandungan berbahaya seperti boraks dan rodamin B. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai Paisal, mengatakan zat berbahaya tersebut ditemukan pada mie basah atau mie kuning, cincau dan buah delima. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh pedagang untuk berlaku curang dalam menjajakan makanannya. 

"Hasil pemeriksaan di laboratorium mie kuning dan cincau positif mengandung boraks dan delima mengandung Rodamin B. Ini sangat berbahaya jika dikonsumsi manusia. Apalagi bertepatan dengan bulan puasa seperti ini," kata Paisal, kepada sejumlah awak media, Kamis (2/7/15). 

Ditambahkan Paisal, pengambilan sampel jajanan di pasar ramadhan itu dilakukan sejak 21 Juni 2015 lalu. Tim Diskes Dumai telah melakukan pengambilan sampel terhadap makanan dan minuman yang dijajakan di pasar-pasar ramadhan. 

"Sampel kita ambil di sepuluh titik pasar ramadhan, mulai dari Pasar Sudirman, Jaya Mukti, Sukajadi, Anggur, Pulau Payung, Simpang Dock Yard, Marlan Jaya, Kelapa, Bagan Besar dan Pasar Ramadhan Janur Kuning, dan hasilnya ditemukan kandung berbahaya," tambahnya. 

Setelah mengambil sampel, kata dia, Tim Diskes Dumai langsung melakukan pemeriksaan sampel di Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Dumai. Hasilnya, sampel dari Pasar Ramadhan Sudirman dan Anggur, Pulau Payung positif mengandung boraks itu dari makanan jenis mie. 

Sedangkan buah delima yang diambil dari pasar Pulau Payung juga ditemukan mengandung boraks dan rodamin B, begitu juga cincau setelah diperiksa dilaboratorium hasilnya positif mengadnung boraks dan mie pecal dari Marlan jaya juga positif mengandung boraks. 

"Makanan yang mengandung Borax rata-rata terbuat dari mie kuning. Kami imbau kepada seluruh konsumen untuk berhati-hati membeli makanan sebagai tambahan menu berbuka puasa di Pasar Ramadhan. Jadilah konsumen yang pintar setiap membeli makanan," pungkasnya.(dic/rtc)

YLKI Pekanbaru : Temukan Parsel Tak Layak, Silahkan Lapor

RiauCitizen.com, Kesehatan - Penjual parcel jelang lebaran sudah mulai bermunculan di Pekanbaru. Meskipun banyak parcel yang dibuat menarik sedemikian rupa oleh penjual, namun pembeli dihimbau untuk untuk jeli dalam membeli parcel.

Hal ini perlu dilakukan karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan memasukkan produk-produk kadaluwarsa maupun kemasan rusak ke dalam parcel tersebut.

Ketua YLKI Kota Pekanbaru, Sukardi, Rabu (1/7/2015)  mengatakan bahwa masyarakat harus selalu waspada dan aktif mengadukan apabila menemukan produk-produk kedaluarsa.

"Makanan dan minuman yang dikemas dalam bentuk parsel sangat rentan untuk diselipkan makanan yang sudah kadaluarsa. Kita minta masyarakat waspada dan teliti memilih parsel lebaran," ujar Sukardi.

Untuk itu, dirinya menghimbau jika menemukan

kemasan makanan yang tak layak konsumsi segera lapor ke YLKI atau pihak-pihak terkait lainnya.

"Sebelum peringatan hari raya Idul Fitri, kita juga minta Desperindag untuk turun ke lapangan cek barang-barang yang dijual, karna dugaan kita ada oknum yang berbuat curang," pintanya.

"Dan penjual juga seharusnya bisa memberikan informasi yang jelas bagi konsumen mengenai produk yang dijual. Selain itu, distributor memiliki peranan penting dalam menyalurkan barangnya kepada konsumen," tutupnya.(dic/btp)

Adanya Aturan Baru, Ratusan Pensiunan Demo Kantor BPJS Ketenagakerjaan

RiauCitizen.com, Kesehatan - Karena merasa dibohongi, sejumlah pensiunan kerja melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Jalan Lokomotif, Kecamatan Sai, Rabu (01/07/2015).

Wahyu,  seorang pensiunan pegawai di salah satu perusahaan mengatakan, informasi yang mereka terima sebelumnya bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan berjanji akan melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua atau JHT pada hari ini.

"Tapi setelah kami mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan, ternyada ditempel aturan baru tentang BPJS. Jadi kami merasa dibohongi," katanya.

Dia menambahkan, bahwa pihaknya sudah berusaha untuk bertemu dengan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatra untuk meminta keterangan terkait perubahan aturan itu. "Tapi jawabannya tidak memuaskan," katanya.

Saat itu, masa yang turun ke halaman kantor BPJS Ketenagakerjaan kurang lebih sebanyak 300 orang. Dalam undang-undang nomor 40 tahun 2014 yang dipasang disalah satu dinding, menyebutkan bahwa JHT itu bisa dicairkan setelah masa kepesertaan mencapai 10 tahun.

Mereka sudah melaporkan masalah ini ke pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan jaminan solusi terkait masalah ini. Namun, kata Wahyu sayangnya, pihak terkait justru berdalih tidak mengetahui soal keberadaa aturan itu.

"Hingga saat ini kami tetap menuntut bahwa dana itu harus dicairkan," katanya.(dic/bpc)